You are reading..
Nuclear Pros-Cons, Nuclear Public Perception

Tanggapan tulisan di sebuah blog 2

Berikut adalah tanggapan saya dalam blog Pak De Suryokotjo “relawandesa” yang memberitakan PLTN dipaksakan?

Ikut sumbang pendapat ya tentang PLTN. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pemilihan PLTN tidak dipaksakan. Studinya sudah lama sekali dilakukan mulai tahun 1972. Nuklir sudah harusnya masuk sebagai penyokong energi Indonesia bersama dengan pengembangan energi lainnya, seperti solar, wind and biomass. Mengapa ini sangat penting, karena cadangan dan produksi oil, gas and coal kita sudah sangat menipis dan cenderung menurun, padahal disisi lain demand akan terus naik. Berdasarkan PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, nuklir diarahkan untuk berkontribusi sebanyak 2 % saja pada tahun 2025, sementara Geothermal 5 %. Kalau persiapannya selalu saja mundur, maka yang dirugikan sebenarnya rakyat Indonesia juga, karena pasokan energi tidak terpenuhi dimasa yang akan datang. Perlu persiapan sekarang-sekarang ini karena pembangunan PLTN berkisar 6-8 tahun hingga akhirnya menghasilkan listrik.

Untuk bahan bakar nuklir (BBN), pada tahap awal kita tidak memproduksinya didalam negeri, karena jika kita memilih teknologi PWR yang sudah banyak dimiliki oleh negara-negara didunia, membutuhkan enrichment uranium facilities yang biaya pembangunannya lebih besar dari bangun PLTN. Jadi kita beli BBN dari negara-negara pensuplay uranium seperti tetangga kita, Australia dengan sistem long-term contract pada kesepakatan harga tertentu. Nah yang menarik dalam industri nuklir, kenaikan bahan bakar hingga 50% hanya mempengaruhi biaya pembangkitan sebesar 3 % sedangkan untuk PLTU dan PLTG masing masing terpengaruh 21 % dan 38 %. Artinya dari segi kenaikan/ekskalasi bahan bakar, PLTN lebih stabil (studi OECD/IEA 2006). Mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut hitung-hitungan matematis, energi 1 gram uranium = energi 3 ton batubara, dan asupan bahan bakar pada sebuah reaktor nuklir itu berlangsung 18-24 bulan setelah asupan sebelumnya, tidak setiap hari seperti PLTU.

Mengenai gempa, standard pembangunan PLTN selalu mengutamakan keselamatan. Struktur beton lapisan reaktor dapat menahan goncangan gempa dengan desain khusus. Jepang yang memiliki kekuatan gempa yang lebih sering dan lebih kuat, saat ini mengoperasikan 55 PLTN nya dengan selamat.

Tapak Muria yang direncanakan kita membangun PLTN diatasnya adalah zona yang cukup aman dan lebih stabil dari pengaruh gempa (studi Newjec 1991)

————————-

Berita dari Kompas : PLTN Dipaksakan?

BANDUNG, RABU – Wahana lingkungan Indonesia menganggap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terlalu dipaksakan. Pemerintah hanya memanfaatkan isu kelanggkaan energi fosil dan emisi karbon tapi melupakan bahan baku yang belum mandiri, dampak kecelakaan kerja, kemampuan pembiayaan pemerintah hingga ancaman gempa di kompleks pembangkit listrik.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion Bedah Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, di Institut Teknologi Bandung, Rabu (10/9).

Menurut M Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, ketimbang energi nuklir yang berbahaya, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan energi lain seperti air atau matahari. Potensinya tidak kalah besar dan bisa didapatkan secara gratis. Namun, usaha ini tidak mendapat perhatian. Ide itu dianggap tidak menguntungkan ketimbang membangun instalasi nuklir.

Deni Jasmara, ketua Wahana Lingkungan Jawa Barat, mengatakan pemerintah selalu menggembargemborkan cadangan bahan uranium yang besar. Padahal, sebelum siap digunakan, bahan mentah itu harus diproses International Atomic Energi Agency. Hal itu membuka kemungkinan Indonesia akan semakin tergantung pada kekuasaan dan modal asing.

Selain itu, dampak PLTN dilihat dari kecelakaan kerja juga sangat tinggi. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan bidang nuklir yang masih baru, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan banyak kecelakaan kerja. Pembangunan PLTN juga dianggap tidak memperhitungkan beban pembiayaan negara. Dengan biaya pembangunan atau operasional yang mahal, tidak ada jalan lagi pemerntah untuk kembali hutang.

“Belum lagi ancaman gempa bila PLTN jadi dibangun di Muria. Muria adalah daerah rawan gempa di Indonesia. Dengan segala bentuk kekhawatiran itu, Walhi Jabar menolak pembangunan PLTN,” kata Deny.

Kompas.com, Rabu, 10 September 2008 | 23:32 WIB

Cornelius Helmy Herlambang
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: