You are reading..
Nuclear Pros-Cons

PLTN, tidak percaya pemerintah, sulit maju?

Ini saya rangkumkan diskusi seputar PLTN di Milis IndoEnergy. Selamat membaca.


Andryansyah Rivai

Saya tidak bermaksud menyerang, hanya ingin menunjukkan betapa sulitnya kita percaya dengan pemerintah negeri sendiri.

Ini sengaja saya teruskan (tanpa ijin, salahkah??) untuk memberi masukan, khususnya ke pak Chairul (walaupun besar kemungkinan sudah membacanya), betapa saya sulit sekali bisa percaya dengan hitungan pemerintah khususnya soal PLTN. Juga dengan hasil penelitian dalam negeri. Hal ini dikarenakan pengalaman saya selama ini.

Untuk itu, bila ingin mendapatkan data berkaitan dengan layak atau tidaknya PLTN ada di negeri dalam waktu dekat (2016-2017), KITA HARUS MEMPERHATIKAN BANYAK HAL, dan akan sangat baik bila data yang kita dapat diuji ulang atau dikonsulkan ke pihak yang memang ahlinya (dan kalau bisa yang tidak punya kepentingan pribadi, golongan, institusi atau sejenisnya), dan berpikir jauh demi bangsanya.

Pengalaman di bawah bukanlah satu-satunya dan boleh dikata terlalu banyak kasus yang sangat tidak pro rakyat. Jadi benarkan negeri ini sulit maju karena tidak percaya pada pemerintahnya? Buat saya yang terjadi adalah sebaliknya, terlalu percaya dan seolah dipaksa oleh pemerintah dan kita diam saja, maka kita menjadi selalu tertinggal.

Maaf,

andry

Catatan : Lampiran tentang diskusi AAPG di Cape Town masalah Lumpur Sidoarjo


Chairul Hudaya

Pak Andry tidak bermaksud mengaitkan kasus Lapindo dengan rencana PLTN kita kan🙂. Kalau iya, wah bisa panjang ceritanya dan tidak akan habis-habis.

Saya pikir pak Andry tidak perlu diberitahu juga sudah mengerti, bahwa yang dimaksud percaya itu bukan berarti cinta buta. Memangnya pakar yang terlibat dalam studi CADES itu hanya 1 orang ? 1 institusi? Study oleh berbagai lembaga netral dan berkompeten dibidang PLTN, seperti yang sudah saya berikan linknya, juga banyak yang bilang NPP masih attractive, dan beberapa bilang tidak. Apakah perlu voting juga??

Apakah dengan mengusahakan pasokan energi melalui PLTN sama dengan mengambil kebijakan tidak pro rakyat? Saya mah sepakat ama yang diutarakan Pak Arnold. Pusing amat kita mikirin layak atau tidak secara ekonomis, toh owner yang menentukan masih dapat margin atau tidak. Yang perlu kita kawal bersama itu adalah kebijakan penentuan tarifnya ketika dibeli oleh electric utilities. Sehingga jangan sampai kasus Paiton kembali terjadi lagi.

Silakan pak me-list “banyak hal” nya, kemudian diajukan ke pemerintah, dalam hal ini BATAN sebagai promoting body.

Salam,

Chairul Hudaya

http://www.nuklir.info


Iwan Kurniawan

Rekan Milis Yth.

Pemerintah memang sulit untuk dipercaya, karena pemerintah menerima masukan dari berbagai kalangan dalam membuat kebijakan energi, bahkan memperhatikan kepentingan investor asing supaya mereka tertarik berinvestasi. Kalau pemerintah pro rakyat pasti menetapkan harga energi bukan dengan harga keekonomisan saja, tetapi memperhatikan daya beli masyarakatnya.

Kekurangan listrik di Indonesia bukan karena krisis energi, tetapi lebih karena krisis manajemen energi. Pemerintah lebih suka menjual gas dan batubara daripada menjual listrik ke negara tetangga. Kita harus jual produk yang mempunyai nilai tambah dengan memanfaatkan sumber energi yang kita miliki.

Pemerintah hanya berpikir cara mudah saja, rencana mengimpor batubara adalah kebijakan yang sangat merugikan, sementara kita ekspor 150 juta ton batubara, sungguh ironis. Kita tidak bisa menggunakan batubara sendiri, semua sudah dikuasai oleh swasta, pemerintah tidak punya power, padahal ijin penambangan dari pemerintah. Perhatikan perusahaan penambangan batubara yang akan bangkrut, kok bisa bangkrut, lalu saham akan dibeli pemerintah. Kalau pemerintah tegas, swasta yang tidak mampu mengelola tambang diambil alih dengan cara cabut saja ijinnya. Karena sangat merugikan kepentingan rakyat untuk mendapat energi murah.

Kita dengan Jepang dan Korea bekerjasama dalam bidang energi dengan cara Indonesia jual gas dan batubara ke Korea dan Jepang. Sebagai imbalannya kita ditawari untuk beli PLTN dari mereka. Apakah ini pengelolaan energi yang benar. Kita periksa kebijakan energi amerika, mereka menjaga sumber daya energi untuk anak cucu. Sementara kita akan mewariskan krisis energi kepada anak cucu, karena saat ini sumber energi sudah digadaikan swasta kepada asing dan pemerintah tidak berdaya, karena kita harus menghormati kontrak yang merugikan rakyat.

Kalau listrik PLTN murah kenapa negara seperti Jepang, Korea, Perancis dan Amerika tidak merencanakan untuk mengganti semua pembangkit listrik dengan PLTN.

Mereka sangat paham biaya pengolahan dan perawatan limbah nuklir sangat mahal, supaya limbah nuklir tidak disalahkan gunakan untuk menjadi bom. Biaya dekomisiong juga mahal, menghancurkan bangunan PLTN tidak sama seperti membongkar PLTU. Menghancurkan gedung dengan dinamit sering kita saksikan, begitu mudah gedung menjadi hancur. PLTN tidak bisa dengan cara ini, karena material radioaktif harus ditangani dengan baik supaya tidak membahayakan manusia dan lingkungan.

Negara maju sedang berjuang untuk mengembangkan energi terbarukan karena mereka percaya sumber energi fosil dan uranium akan habis. Bagaimana dengan kita, sepertinya kita akan mengekor saja dengan riset dalam energi terbarukan dari negara lain, saat teknologi energi terbarukan sudah sukses kita tidak punya uang untuk membelinya, sumber energi primer sudah habis diekspor seperti terjadi pada minyak bumi. Kita akan semakin miskin karena tidak punya kemampuan membeli energi.

Salam,

Iwan Kurniawan


Iwan Piliang

Salam,

Dari awal saya mendukung habis  pemikiran Pak Iwan Kurniawan dan kawan-kawan, macam kalimat di bawah ini. Maju terus Pak, bravo!

Mari kita sosialisasikan pemikiran yang demikian.

Sudahlah! ERA PEMBODOHAN RAKYAT, saatnya kita lawan.

Wassalam,
iwan piliang
www.presstalk.info


Argo Wuryanto

Assalamu’alaikum,

Wah kok provokatif, aku kok malah setuju dengan pemikiran pakde rovicky dan pengusul diversifikasi energy yang lain,

lha wong produksi gas dan minyak aja udah decline,

kebetulan aku juga geologist jadi tahu bahwa di hampir semua lapangan di semua perusahaan sudah mengalami natural decline.

kalo kita tidak mulai mendiversifikasi enargi dari sekarang ya nanti ketinggalan dengan lainya to mas.

Mungkin kalo ngomongnya berdasarkan data dan fakta lapangan yang akurat, itu bisa lebih afdol

daripada kalo orang jogja bilang waton muni ajah.

wassalam,

argo


Chairul Hudaya

Ikut urun rembug ya pak,

IMHO, hanya menyalahkan Pemerintah atas kebijakan yang telah diambilnya, bukanlah langkah yang bijak. Para pengamat juga dituntut untuk mampu memberikan solusi nyata, bukan hanya sekedar bicara di media menyalah-nyalahkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah yang telah berniat baik dan bekerja keras.

Masalah manajemen energi memang tidak terlepas dari kebijakan masa lalu. Dan saya lihat Pemerintah saat ini sudah beritikad baik salah satunya dengan  emperbaiki/membuat peraturan-peraturan perundangan di sektor ini. Ini sebuah langkah yang perlu didukung penuh dan dikawal dalam pelaksanaannya oleh seluruh lapisan masyarakat.  Makanya saya menilai bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah menjadi hal yang sangat penting sekali yang langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan keoptimisan bangsa kita.

Benarkah kita akan pilih PLTN sebagai imbalan pengganti kita memberikan gas dan batubara ke Jepang dan Korea? Bukankah selain Jepang dan Korea, US, Perancis, Rusia juga menawarkan hal serupa kepada Indonesia dan negara-negara lain yang berminat? Jadi bukan karena itu kan alasannya.

Mengapa Jepang, Korea dkk tidak menggunakan PLTN 100%? Jawab singkatnya : energy diversification dan energy security. Pak Iwan pasti lebih paham. Mereka juga memperhitungkan resources yang ada, bukan hanya melihat dari sisi ekonomis saja. Selagi masih ada, ya mereka manfaatkan tenaga air, matahari, angin dll. Lah kita ?? kita cuman berencana 5 % saja kok sampai 2025. Itupun sudah digabung dengan sumber energi terbarukan lainnya.

Salam,

Chairul Hudaya

Orang biasa, bukan pegawai pemerintah.

http://www.nuklir.info


Eriell Salim

Lha yang ditulis oleh Dr Rudi yang disebut safety culture yang tdk atau belum dimiliki oleh Bangsa ini …. ini pertanyaan mendasar yang belum dan sptnya akan lama dijawab oleh bangsa kita tercinta. yang lain adalah:

  1. seberapa besar kebutuhan listrik nasional (baca: mungkin Jawa-Madura-Bali)?
  2. untuk kepentingan sektor mana? industri? komersial? rumah tangga?
  3. jika industri, industri jenis apa? bahan bakunya apa?
  4. apakah tidak sebaiknya jika tidak ada bahan baku (harus didatangkan dari luar Jawa) maka sebaiknya industrialisasi di arahkan ke luar Jawa,karena selain pemerataan ekonomi juga akan lebih baik untuk Jawa karenasudah kekurangan ruang terbuka hijau untuk bernafas penduduknya?
  5. jika tetap dilakukan maka kita akan melakukan kontra produktif karena di satu sisi kita sibuk kampanye hemat energi tapi di lain sisi malah melakukan ketidakefisienan karena harus mendatangkan bahan baku dan juga bahan bakar dari luar Jawa ke Jawa dengan dalih industri
  6. apakah masih ada space atau ruang terbuka yg memenuhi kriteria lingkungan, atau lebih jauh pembangunan berkelanjutan?
  7. dll

mungkin ada yang ingin menambahkan pertanyaan berikutnya?

Salam,
ES


James Wiyanto

Pak Chairul dan Pak Arnold coba mengeles nih kalau ditanya soal komponen biaya pembangunan PLTN. Ga bisa jawab pertanyaan ini maka ganti melontarkan pertanyaan lainnya. Jangan gitu donk Pak. Ini bukan diskusi yang sehat namanya. Pak Chairul juga PLIN PLAN. Pak Nengah bertanya komponen biaya, Anda ikut Pak Nengah. Pak Arnold mengusulkan jangan diksusi soal biaya, Anda ikut Pak Arnold. Sikap Anda ini bagaimana sih?

Di milist ini juga ada Pak Budi yang selalu berkelit tidak jelas arahnya kalau ditanya soal komponen biaya pembangunan PLTN. Pak Budi yth, sejak 2 tahun lalu kita minta data biaya pembangunan PLTN. Apa masih butuh waktu lebih lama Pak? Katanya Bapak lulusan MIT? Buktikan donk. Kalau ditanya soal Z jawabnya ya Z. Kalau ditanya Z, jangan diberikan jawaban K. Ini mah ga nyambung.com. Anda terus lari dari masalah kalau ditanya. Jangan2 pengusul PLTN ini akan cari kambing hitam kalau ada yang salah misalnya kecelakaan dengan PLTN. Yang pihak anu salah lah..yang pihak ini salah lah

Peace


Chairul Hudaya

Terima kasih Pak James,

Wah seru juga ya kalau dalam sebuah diskusi ada wasit yang menilai. Tapi sayang kok wasitnya hanya menilai salah satu pihak saja ya, harusnya dipuji juga pihak yang lain dong supaya adil pak..

Masalah komponen biaya, memang saya tidak jawab secara detail, karena memang ilmu saya belum sampai pak. Tapi bukankah berkali-kali sudah disampaikan oleh Pak Budi maupun Pak Nengah. Jadi komponen biaya apalagi yang perlu dijelaskan Pak?

Saya menjawab pertanyaan Pak Nengah, hanya ingin berdiskusi saja dengan beliau, walaupun saya paham yang menentukan akhirnya ya si Owner/investor. Kalau sudah dikunci dari awal pada point itu, nggak akan ada diskusinya pak. Makanya dalam diskusi ini kita hanya “berangan-angan” sebagai owner, jangan sampai rugi. Kalau owner rugi karena PLTN kemahalan, trus ga bisa balikin modal apalagi untung, itu sama dengan merugikan rakyat, karena dimungkinkan sumber dana nya salah satunya dari rakyat juga.

Begitu pak James..

salam,
Nuclear for Peace


Ari Muladi

pemilihan PLTN atau tidak, berdasarkan untung ruginya tidak akan pernah selesai. tidak ada yang benar mutlak diantara 2 pilihan tersebut, dari jaman saya kuliah tahun 80an pro dan kontra tidak ada pemenangnya. PLTN tidak hanya menyangkut keekonomian saja, tapi juga geografis, keamanan, sosial, dan budaya setempat. jika memang PLTN pilihan yang lebih baik dari energi lain maka semua negara akan menerapkan, bila PLTN bukan pilihan buruk semua negara akan menghindarinya. kenyataannya kan ada yang mau pakai PLTN ada yang tidak. jadi dari debat/diskusi jangan harap ada pemenangnya. diskusi hanya memberi pencerahan ke masing2 pihak bahwa ternyata ada sisi sisi dari pihak yang kontra yang mungkin selama ini tidak dipahami.

gracias,

ari Muladi


Arnold Soetristanto

Pak James, bukanya aku ingin berkelit atau menghindar, tetapi memang bukan porsiku lagi untuk bicara masalah komponen biaya. Karena jelas aku 마무 mendapatkan protes dari partner Medco yang mensuplai data tersebut.

Waktu aku masih bekerja di Batan, sih ok saja bicara masalah tersebut, karena porsinya ilmiah. Tetapi saat ini aku di Medco, maka aku harus bicara porsi bisnis.

Yang bisa kubuka disini, hanyalah kami masih mengupayakan biaya investasi di sekitar 2000 USD/kWe, dan harapan kami masih dapat menjual listrik ke pemerintah/PLN dengan harga sekitar 5-6 cent USD/kWh.

Salam,
Arnold


Andryansyah Rivai

Politis juga lho pak Ari. Buktinya hanya gara-gara masalah politik, kita pernah diembargo suku cadang pesawat tempur yang harganya mahal juga yang akibatnya beberapa jadi besi tua. Kalau bahan bakar nuklir diembargo gara-gara masalah politik, misalnya kita membela palestina dan saat itu palestina oleh negara sok kuasa dibilang teroris, apa PLTN itu akan kita biarkan jadi besi tua juga?

Masalah teknologi juga tidak kalah seru untuk diperhitungkan. Kalau apa saja yang berkaitan dengan beroperasinya PLTN harus impor, apa tidak rugi kita dibuatnya. Kasarnya, kalau makan singkong saja kita tetap bisa bekerja dan berpikir, mengapa harus impor tepung terigu?

Dari pengalaman yang ada, saya sangat mengkhawatirkan soal politik dunia dikaitkan dengan pengembangan PLTN untuk negara kita. Dari segi teknologi, tidak adanya perencanaan yang baik hingga saat ini oleh pemerintah untuk menguasai PLTN, akibatnya akan lebih parah dari lambatnya penguasaan teknologi lain, karena hampir semuanya untuk PLTN kita akan tergantung pada asing.

Salam,

andry
‘tidak anti PLTN’


Iwan Kurniawan

Pak Arnold

Investasinya sangat menggiurkan dengan nilai tukar saat ini (BCA), harga 4 PLTN 1000 MWe, U$ 8 milyar dikonversi dalam rupiah 95,6 Trilyun rupiah. Entah dari mana modalnya. Mudah mudahan calon investor PLTN tidak seperti investor jalan tol. Mereka lobi pemerintah minta naik tarif listrik setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 15 persen dari total investasi sudah cukup untuk memuluskan pembangunan PLTN, 1.000.000 rakyat yang menolak mendapat tunjungan satu juta rupiah untuk persetujuan PLTN. Apakah orang desa bisa bertahan tawaran ini. Saya berharap rakyat tetap berpikir jernih terhadap resiko menerima tunjangan.

Salam,

Iwan Kurniawan


Chairul Hudaya

Terus terang saya bingung dengan pernyataan Pak Iwan dibawah ini :

” 15 persen dari total investasi sudah cukup untuk memuluskan pembangunan PLTN, 1.000.000 rakyat yang menolak mendapat tunjungan satu juta rupiah untuk persetujuan PLTN. Apakah orang desa bisa bertahan tawaran ini”.

Maksudnya apa ya, ngasih uang seperti “money politic”nya para calon kepada konstituennya menjelang pemilu? Wah, strategi sosialisasi semacam itu sudah bukan zamannya sekarang pak. Beri kail jangan ikannya, smart community development.

Salam,
Chairul Hudaya
http://www.nuklir.info


Zaki

Kalo baca diskusi ttg nuklir di milis ini dari bertahun2 lalu selalu saja pro-kontra-nya ga beres2 (dan kadang2 mengarah ke personal), jadi pantes juga kalo ngurus negara kita ini susah beresnya, wong satu isu ini aja ga bisa dibuat konklusi, hehehe….

Menurut saya, pertama yg perlu dilihat sebelum diskusi ttg nuklir ini adalah masalah diversifikasi energi. Dari sini baru dilihat apakah nuklir bisa jadi alternatif utk diversifikasi energi atau tidak. Kalau berkutat di mahal-murahnya, bisa dibilang sudah pasti mahal (paling tidak investasinya) seperti juga sumber energi non fosil lainnya (panas bumi, angin, surya, dll) dibandingkan dg fosil, jadi kalau terus dibandingkan dg keekonomian fosil fuel ya sampai kapanpun seluruh energi non fosil tidak perlu dikembangkan di Indonesia, artinya tidak perlu diversifikasi energi. Utk itu saya mengusulkan agar diskusinya lebih terarah, agenda diskusinya mesti seperti ini:

– diversifikasi energi, perlu atau tidak

– kalau tidak, ya sudah berhenti diskusi nuklir, panas bumi, surya, angin, dll, lebih baik kita diskusi bagaimana mengamankan pasokan sumber daya migas dan batubara dan efisiensi pemakaiannya.

– kalau ya, mari kita lihat alternatif yg ada: nuklir, panas bumi, hidro (dan mini hidro), biomass, surya, angin, sampah, dll, jadi kita bisa bandingkan sumber energi apa yg selayaknya dikembangkan sbg sumber energi berikutnya setelah minyak, gas dan batubara (dan jangan selalu dibandingkan keekonomiannya dg fosil fuel karena poin kita dalam berdiskusi di sini adalah diversifikasi energi, kita bandingkan saja keekonomiannya antara sumber2 energi alternatif ini).

Kadang ironis juga kalau mendiskusikan sumber energi lain (selain nuklir) mahalnya biaya tsb tidak diributkan, tapi ketika membahas nuklir selalu dibandingkan dg energi fosil. Jadi utk mendapatkan framework yg utuh dan diskusinya bermanfaat, mudah2an kerangka diskusi yg saya usulkan bisa diterima.

Salam,

Zaki


Edi Sartono

Yth. Pak Iwan,

US$ 8 milyar itu omongan politikus Mc. Cain waktu kampanye, yang nyalon presiden Amerika tapi nggak kepilih. Biar agak ilmiah sedikit ambillah (refer lah) angka dari lembaga yang kompeten.

terima kasih
edi


Iwan Kurniawan

Yth. Pak Edi,

Pak Arnold tulis biaya PLTN 2000 USD/kWe, kalau saya hitung untuk 4 PLTN maka hasilnya:

4.000.000 kWe ( 4 PLTN masing masing 1000 MWe) X 2000 USD/kWe = 8.000.000.000 USD= 8 Milyar USD. Pak Edi, rasanya hitungan ini sangat rasional, kecuali Pak Edi mau menyalahkan pendapat Pak Arnold.

Terima kasih,

Salam,

Iwan Kurniawan


Arnold Soetristanto

Dear Pak Iwan,

Biaya investasi awal PLTN memang mahal, tetapi kan sasaran akhirnya adalah harga pembangkitan listriknya, dan 5-6 cent/kWh di tahun 2018 adalah harga yang sangat wajar dan masih bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia saat itu. Meskipun masih ada charge tambahan untuk jaringan distrribusi sekitar 1-2 cent/kWh. Saat inipun (2008) masyarakat kita sudah mampu beli listrik di sekitar harga 6 cent/kWh (harga rata2).

Saya kira biaya investasi listrik untuk energi baru dan terbarukan lainnya juga sangat mahal. Coba Pak Iwan hitung harga investasi untuk membangkitkan listrik energi suyra atau angin atau lainnya sebesar 4000 MWe. Dapat saya pastikan angkanya mendekati investasi PLTN atau malah lebih mahal, khususnya surya.

Oleh karena itu sering saya kemukakan, bahwa introduksi energi baru dan terbarukan di Indonesia akan terhambat masalah penyiapan infrastruktur dan financingnya, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah atau pemerintah tidak konsisten. Oleh karena itu saya juga berpendapat bahwa peningkatan penggunaan energi non-fosil sebesar 10% (KEN/Perpres No.5/06) adalah sebuah program yang sangat optimistik atau bahkan sangat ambisius.

Jepangpun yang notabene punya teknologi dan financing yang kuat, di permasalahan ini hanya hanya berani mematok peningkatan penggunaan energi non-fosil sebesar 7% di tahun 2025. (Pak Iwan lulusan Jepang kan? Coba dicek!).

Salam,
Arnold

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: