You are reading..
Nuclear Opinion

Peran dan Prospek Pemanfaatan PLTN dalam SKN

Berikut adalah tulisan dari Dr. Herman Darnel Ibrahim (Mantan Direktur Transmisi dan Distribusi PLN yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia).

Sumber : www.hermandarnel.com


Peran dan Prospek Pemanfaatan PLTN dalam

Sistem Ketenagalistrikan Nasional

Disampaikan oleh :

Dr. Herman Darnel Ibrahim

Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN [Persero]

Pada Seminar Diplomasi Energi dalam Pemanfaatan Pembangunan PLTN di Indonesia

Yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 November 2006

oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

1.      Pengantar

Rencana pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir [PLTN] di Indonesia, telah dinyatakan dalam  Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional [RUKN] Tahun 2005. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam hal keamanan dan keekonomian PLTN akhir-akhir ini, terutama sebagai akibat penerapan metode pengembangan PLTN yang tepat. Disamping itu, sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali telah berkembang menjadi cukup besar dimana diperkirakan, 10 tahun yang akan datang, setiap tahun diperlukan penambahan sekitar 2000 hingga 3000 MW kapasitas pembangkit baru. Tanpa pemanfaatan pembangkit selain PLTGU gas dan PLTU batubara [PLTN], diperkirakan dimasa depan sistem Jawa-Bali akan secara tidak realistis didominasi pembangkit berbahan bakar batubara yang rentan akan gejolak harga batubara dan masalah-masalah transportasi batubara dan lingkungan.

Pembahasan berikut ini adalah hasil analisis PLN mengenai prospek pemanfaatan PLTN dalam sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali dikaitkan dengan perkembangan terbaru dalam metode pengembangan PLTN.

st1:*{behavior:url(#ieooui) } 2.  Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik dan Pembangkit sampai dengan Tahun 2025

Pada tahun 1984, di seluruh Indonesia, baru sekitar 14% rumah tangga yang menikmati listrik PLN. Pada saat itu, konsumsi perkapita baru mencapai 70 kWh per tahun. Seperti tampak dalam Tabel-1 dibawah ini, kebutuhan listrik telah meningkat dengan pesat dengan laju pertumbuhan 11.7% selama kurun waktu 1984 s.d. 2004. Pada tahun 2004, rasio elektrifikasi telah menjadi 53% dengan konsumsi perkapita mencapai 461 kWh per tahun.  Pada tahun 1999, rasio elektrifikasi sebenarnya telah mencapai 52%, namun dengan adanya krisis moneter pertumbuhannya terhambat.

Tabel-1: Perkembangan Sistem Ketenagalistrikan di Indonesia.

Tahun

Rasio

Konsumsi per

Populasi

Total

Elektrifikasi *)

Kapita**)

Kebutuhan

[%]

[kWh/tahun]

[juta orang]

[TWh]***)

1984

14

70

158

11

1994

39

230

187

43

2004

53

461

217

100

*)    Rasio Elektrifikasi adalah persentase rumah tangga yang telah mendapat pelayanan listrik PLN

**)   Didapat dari penjualan PLN saja [tidak termasuk captive power].

***) Milyar kWh

Walaupun telah tumbuh dengan pesat, tingkat konsumsi listrik kita masih relative rendah sehingga diperkirakan kebutuhan akan tetap meningkat pesat dimasa depan. Selain itu, konsumsi listrik belum merata. Mayoritas konsumsi listrik terjadi di Jawa bagian barat, yaitu di Provinsi-provinsi Banten, DKI dan Jabar. Pada tahun 2004, 50% konsumsi terjadi di Jawa bagian barat, 28% di Jawa Tengah dan Timur dan sisanya sebesar 22% tersebar di pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2006-2015, diprakirakan pertumbuhan beban di  Jawa-Bali dalam kurun 2005 sampai dengan 2015 adalah sekitar 7.3% per tahun. Pertumbuhan ini diasumsikan akan sedikit menurun  menjadi rata-rata sekitar 5.8% per tahun untuk kurun waktu 2016 sampai 2025. Tabel-2 berikut ini menunjukkan prakiraan kebutuhan listrik hingga tahun 2025.

Tabel-2: Prakiraan Beban untuk Sistem Jawa-Bali.

Tahun

Beban

Puncak

[GW]

Laju

Pertumbuhan

[%]

Produksi

Tahunan

[TWh]

Laju

Pertumbuhan

[%]

Faktor

Beban

[%]

2005

15

97

72.5

2010

22

7.3

139

7.4

72.9

2015

31

7.3

198

7.3

73.1

2020

43

6.0

272

6.0

73.1

2025

55

4.5

349

4.5

73.1

Pada tahun 2015, beban puncak diproyeksikan akan mencapai 31 GW dan pada tahun 2025 mencapai 55 GW. Pertumbuhan beban ini dengan sendirinya menuntut penambahan-penambahan kapasitas pembangkit baru dalam sistem ketenagalistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sampai dengan 2025 diperkirakan diperlukan penambahan 51 GW kapasitas pembangkit baru. Dengan tingginya faktor beban di sistem Jawa-Bali, maka penambahan ini akan di dominasi oleh pembangkit pemikul beban dasar, seperti PLTU Batubara dan PLTN.

Dari analisis, didapat bahwa apabila PLTN tidak dikembangkan maka hingga tahun 2025 diperlukan tambahan PLTU Batubara sebesar 39 GW atau 65 unit pembangkit kelas 600 MW. Sehingga pada tahun 2025, akan dibakar sebanyak 125 juta ton batubara di PLTU-PLTU, ini adalah sekitar 5 kali jumlah batubara yang dibakar selama tahun 2005.

3.  Sumber Daya Energi Primer

Pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya energi primer adalah tidak tepat. Kenyataannya, dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, maka sebenarnya sumber daya energi primer kita tidaklah sebanyak yang dipersepsikan.  Tabel-3 berikut ini memperlihatkan posisi kekayaan sumber daya energi primer kita di dunia. Dapat disimpulkan bahwa cadangan minyak bumi, gas alam dan batubara kita tidaklah banyak dan apabila tidak ditemukan cadangan terbukti baru mungkin saja habis dalam 10 hingga 40 tahun lagi.

Tabel-3: Potensi Sumber Daya Energi Primer [Akhir 2005]

Cadangan Terbukti

R/P

Indonesia

% Dunia

Indonesia

Dunia

Minyak Bumi*)

4.3 milyar brl

0.4

10

41

Batubara*)

4.9 milyar ton

0.5

37

155

Gas Alam*)

97.2 TCF

1.5

36

65

Tenaga Air

75 GW

0.02

n/a

n/a

Panas Bumi

27 GW

40

n/a

n/a

R/P adalah rasio antara cadangan dengan produksi tahunan saat ini.

*) Sumber: BP Statistical Review of World Energy, June 2006.

Tenaga air adalah sumber energi setempat yang, pada saat ini, energinya tidak dapat dipindahkan kecuali dalam bentuk listrik. Potensi tenaga air di Jawa-Bali, hampir seluruhnya telah dimanfaatkan. Pengembangan PLTA baru di pulau Jawa, akan sangat sulit dilaksanakan karena masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat relokasi penduduk. Potensi terbesar yang masih memungkinkan untuk dikembangkan berada di Kalimantan, Sulawesi dan di Papua. Pada saat ini, pemindahan energi listrik melalui kabel laut dari dari pulau-pulau besar lainnya, selain Sumatra, ke pulau Jawa masih belum layak secara ekonomi maupun teknis.

Panas bumi juga termasuk sumber energi setempat dan terbarukan. Terdapat potensi yang cukup besar di pulau Jawa, namun, umumnya pemanfaatan panas bumi terbatas dalam masih dalam skala yang kecil. Persoalan panas bumi adalah faktor ketidakpastian yang cukup tinggi di sisi eksplorasi sehingga uap panas bumi masih belum menarik secara ekonomi. Oleh karena itu, diperkirakan perkembangan pemanfaatan panas bumi masih lambat dan relatif mahal. Sumber energi terbarukan lainnya, seperti angin, matahari, biomass dsb, dapat mengurangi ketergantungan akan sumber energi primer fosil namun dalam skala yang terbatas.

Dengan harga BBM dan gas alam yang tinggi juga kecenderungan pasar untuk melakukan parity harga gas alam terhadap harga minyak, membuat gas alam kurang menarik untuk dijadikan sebagai sumber energi pembangkit pemikul beban dasar dimasa yang akan datang.

Maka, pada saat ini, pilihan sumber energi primer untuk pembangkit beban dasar baru dimasa 10 hingga 20 tahun kedepan, yang logis hanyalah batubara. Sehingga diperkirakan masa depan pembangkitan tenaga listrik akan didominasi batubara dan energi primer lainnya yang saat ini sudah digunakan [gas dan tenaga air] akan berperan relatif kecil.

Ketergantungan atas batubara akan menjadi tidak realistis. Namun permasalahan dalam pemanfaatan batubara adalah permasalahan lingkungan baik disaat penambangan maupun di saat pemanfaatan. Pada akhirnya, masalah lingkungan ini akan menuntut biaya-biaya yang akan di bebankan pada pemakai batubara. Jadi bisa diperkirakan bahwa harga batubara akan meningkat dimasa depan. Disamping itu mengingat faktor transportasi batubara dan pelalatan penambangan yang umumnya  menggunakan BBM, harga batubara juga akan mengalami kenaikan dengan naiknya harga minyak dunia.

4.  Karakteristik Kandidat Pembangkit Beban Dasar

Perencanaan sistem ketenagalistrikan PLN dilakukan dengan prinsip Least Cost [biaya termurah]. Dalam perencanaan tersebut pembangkit-pembangkit yang akan dikembangkan dipilih menggunakan suatu aplikasi yaitu Wien Automatic System Planning [WASP]. Dengan memasukkan data biaya investasi [fix cost] dan biaya operasi [variable cost] kandidat-kandidat pembangkit dipilih oleh aplikasi tersebut secara otomatis.

Dalam perencanaan PLN, kandidat pembangkit pemikul beban dasar di sistem Jawa-Bali yang akan mulai beroperasi tahun 2014, adalah seperti Tabel-4 dibawah ini. Kapasitas per unit sebesar 1000 MW dipilih mengingat akan semakin terbatasnya lahan untuk lokasi pembangkit di Jawa disamping dimungkinkan dari sisi beban.

Tabel-4: Parameter Kandidat Pembangkit Beban Dasar untuk Sistem Jawa-Bali.

Item

Unit

PLTN

PLTU

PLTGU

Kapasitas per Unit

MW

1,000

1,000

750

Bahan Bakar

Nuklir

Batubara

Gas Alam

Biaya Konstruksi

US$/kW

1,700

1,000

580

Lama Konstruksi

tahun

5

4

2

Umur Ekonomis

tahun

40

25

20

Biaya Tetap O&M

US$/kWyear

40

30

20

Biaya Variable O&M

US$/MWh

2

2

1

Pada saat ini, sangat sulit untuk memperkirakan harga energi primer dimasa depan. Seperti diketahui, kenaikan harga minyak mentah, akan mengakibatkan kenaikan harga energi primer lainnya. Dalam analisis ini, diasumsikan harga minyak mentah, akan mencapai equilibrium baru, yaitu sekitar US $ 40/barrel dalam beberapa tahun kedepan. Tabel-5 memperlihatkan asumsi harga energi primer yang digunakan dalam  analisis ini.

Tabel-5: Asumsi Harga Energi Primer.

Energi Primer

Harga Pembelian

Efisiensi PLTU dan PLTGU

[%]

Biaya

Bahan Bakar

[US$/MWh]

Nuklir

4.0

Batubara [5,300 kCal/kg)

38

US$/Ton

37

16.7

Gas Alam *)

4.5

US$/MMBTU

48

31.9

*) Dengan asumsi 50% LNG ditambah 50% melalui pipa.

Dengan asumsi seperti dijelaskan diatas, diperoleh biaya pembangkitan untuk masing-masing kandidat seperti dalam Tabel-6 dan Gambar-1.

Tabel-6: Biaya Pembangkitan [US$/MWh].

Komponen

PLTN

PLTU

PLTGU

Biaya Investasi

38.0

22.3

12.3

Biaya Tetap O&M

4.3

4.3

2.9

Biaya Bahan Bakar

4.0

16.7

32.0

Biaya Variable O&M

1.0

2.0

1.0

T o t a l   Biaya

47.3

45.3

48.1

Gambar-1: Biaya Pembangkitan [US$/MWh].

Biaya pembangkitan PLTU Batubara, dalam kasus ini, adalah yang termurah, disusul oleh PLTN dan PLTGU. Tetapi bila diperhatikan perkomponen, maka tampak biaya bahan bakar pada PLTU dan PLTGU cukup berarti. Sehingga, kenaikan biaya bahan bakar akan sangat mempengaruhi biaya pembangkitan.

Dilain pihak, PLTN sangat tergantung pada biaya investasi. Hal inilah yang menyebakan pentingnya penguasaan teknologi PLTN, untuk meningkatkan kandungan lokal mulai dari desain, konstruksi hingga pembangunannya. Biaya investasi PLTN, juga harus dikontrol dengan ketat melalui manajemen proyek yang baik sehingga tepat waktu dalam pembangunannya.

Walaupun PLTN relative mahal dibandingkan PLTU batubara, dalam kasus ini, pemanfaaatan PLTN masih dimungkinkan terutama dengan peran untuk menjaga kestabilan total biaya-biaya pembangkitan dalam sistem ketenagalistrikan terutama dalam menghadapi gejolak harga bahan bakar [gas dan batubara] yang berakaitan dengan harga minyak.

5.  Opsi Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik didunia pada tahun 2002 mencapai 19.7% dari total energi yang digunakan. dengan jumlah energi primer yang digunakan sebesar 694 Mtoe [million ton oil equivalent]. Penggunaannya menempati urutan ketiga sesudah batubara dan gas. Negara yang terbanyak menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik adalah USA, Perancis,  Jepang, Rusia, Jerman, Korea Selatan, Inggris dan Canada. Beberapa negara lain yang juga sudah mulai menggunakan PLTN adalah Taiwan, Cina, India dan Mexico. Menilik kepada negara-negara pengguna nuklir tersebut tampak ada 2 ciri yaitu perkonomian dan penguasaan teknologinya kuat atau jumlah penduduknya besar.

Di PLN, PLTN sudah dianggap sebagai salah satu kandidat dalam perencanaan perluasan sistem pembangkit sejak 1980an. Akan tetapi, karena tingginya biaya investasi PLTN dan tersedianya batubara dalam jumlah yang relative besar, pada saat itu PLTN tidak terpilih dalam rencana perluasan yang optimum.  Seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang membutuhkan pembangkit berskala besar dan terjadi perkembangan dalam metode pengembangan PLTN, maka opsi nuklir menjadi menarik untuk dipertimbangkan kembali.

Terdapat, setidaknya, dua stigma yang melekat pada PLTN sejak tahun 1970an, yaitu beresiko tinggi dan berbiaya investasi tinggi. Stigma PLTN beresiko yang tinggi adalah sebagai akibat berbagai kecelakaan-kecelakaan nuklir yang pernah terjadi. Resiko kecelakaan nuklir, yang sebenarnya sangat kecil,  namun efeknya bila terjadi akan sangat serius dan akan menjadi isu yang panas yang mampu mendistorsi opini public akan PLTN. Kecelakaan-kecelakaan nuklir terjadi karena penerapan teknologi yang belum terbukti [proven], penghematan biaya investasi yang tidak bijak dan kurangnya pengawasan standar keamanan.

Pada tahun1970an dan 1980an, di Amerika Serikat telah terjadi banyak keterlambatan penyelesaian pembangunan PLTN karena perubahan-perubahan dalam peraturan yang dibuat oleh regulator. Perubahan dalam peraturan ini menuntut pula redesign beberapa komponen. Ditambah dengan inflasi yang tinggi pada era tersebut, maka biaya investasi PLTN menjadi sangat tinggi. Disamping itu, karena tingkat keamanan [safety] PLTN mutlak harus sangat tinggi, maka biaya investasi PLTN jauh lebih mahal dari jenis pembangkit lainnya. Hal ini lah yang menimbulakan stigma PLTN itu berbiaya invesatasi sangat tinggi dan tidak ekonomis.

Untuk keberhasilan pemanfaatan PLTN, dituntut adanya metode pengembangan yang mampu menjawab kedua hal tersebut diatas. Telah lama diyakini, bahwa pembangunan PLTN tidak dapat dianggap seperti membangun pembangkit listrik biasa. Pemahaman ini yang akhirnya menghasilakn sebuah metode pengembangan PLTN, yaitu pengembangan PLTN melalui program nuklir nasional dengan strategi yang tepat. Metode pengembangan PLTN ini, pertama di kembangkan di Perancis, mulai diterapkan diberbagai negara seperti Korea Selatan dan Cina. Metode pengembangan PLTN ini dapat diringkaskan sebagai berikut:

§          Menerapkan satu [saja] desain standar PLTN untuk dibangun secara serial [berturut-turut] dalam jumlah yang banyak.

§          Harus dipilih PLTN yang disainnya telah proven dan mendapat lisensi dari regulator di negara asalnya.

§          PLTN dibangun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau tepat waktu. Oleh karena itu, kepastian [predictable] dan kelancaran proses linsensi oleh regulator akan sangat menentukan.

§          Mengikut sertakan sektor industri/pabrikan, rekayasa teknik, badan-badan penelitian dan perguruan tinggi untuk menguasai teknologi PLTN standar tersebut dengan tujuan jangka pendek meningkatkan kandungan lokal dalam pembangunan PLTN dan tujuan jangka panjang mengembangkan sendiri generasi PLTN standar berikutnya.

§          Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR dan DPRD.

Dengan memprogramkan pembangunan PLTN yang sama dalam jumlah yang banyak, misalkan dengan target menyelesaikan 1 unit pertahun sejak tahun 2016, maka biaya investasi akan dapat ditekan karena:

§          Menekan biaya pembuatan desain untuk unit-unit ke 3 dan seterusnya karena menggunakan desain yang sama dengan 2 unit pertama dengan modifikasi seperlunya sesuai kondisi site.

§          Menekan biaya pembuatan dan pemasangan karena terjadinya pengulangan sehingga terjadi efisiensi waktu, peralatan dan tenaga kerja. Juga, diharapkan kandungan lokal akan meningkat pada unit-unit berikutnya.

§          Terjadi perbaikan dalam manajemen konstruksi untuk unit-unit berikutnya.

Pembangunan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan menghemat biaya financial [bunga pinjaman]. Peningkatan kandungan lokal [komponen, material dan tenaga kerja] akan mengurangi resiko perubahan kurs mata uang asing disamping membuka lapangan kerja. Terakhir, pemakaian standar desain yang telah proven dan memperoleh lisensi dari regulator di negara asalnya, dapat menekan serendah-rendahnya resiko kecelakaan nuklir.

Oleh karena itu, kiranya kita di Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengikuti jejak negara-negara yang telah sukses memanfaatkan PLTN, yaitu menerapkan metode pengembangan PLTN seperti yang diuraikan diatas.

6.  Pendanaan, Langkah Persiapan dan Skema Bisnis Pengembangan PLTN

Mengingat biaya investasi PLTN yang relatif tinggi maka untuk mendapatkan biaya produksi yang bersaingan diperlukan pendanaan murah baik berupa soft loan ataupun dana lain yang disiapkan pemerintah. Mengingat faktor safety dan berbagai faktor lainnya [antara lain terbatasnya jumlah pabrikan tenaga nuklir] pengembangan PLTN mungkin sulit dikompetisikan dan karena itu pendanaan yang paling mungkin disesuaikan dengan pilihan negara pabrikan.

Sebelum pengembangan PLTN dilakukan diperlukan langkah langkah persiapan yang antara lain adalah:

§          Memaksimalkan pemanfaatan energi alternatif lainnya [di Jawa-Bali] yaitu gas alam dan panasbumi.

§          Melakukan penelitian dan pemilihan lokasi yang memenuhi syarat [segara geologi, keselamatan] untuk membangun PLTN.

§          Meyakinkan sumber energi primer [Uranium] akan dibeli atau diproduksi dimana, kontinuitas penyediaan dan kestabilan harganya.

§          Menyiapkan penguasaan teknologi [minimum ketergantungan kepada tenaga asing] dalam pembangunan, pengoperasian [yang rentan akan keselamatan kerja].

§          Memastikan sumber pendanaan yang murah, karena penggunaan dana komersial [Kredit Ekspor] akan mengurangi competitiveness [daya saing] PLTN.

Skema bisnis pengembangan PLTN kemungkinan tidak dapat diserahkan kepada swasta atau IPP. Umumnya peranan pemerintah dalam pengembangan PLTN, terutama pada tahapan permulaan, adalah sangat besar. Hal ini disebabkan tingginya resiko yang dihadapi. Resiko-resiko ini misalnya penolakan oleh sebagian masyarakat, ketidak pastian dalam peraturan dan perundangan, ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi syarat hingga resiko kecelakaan nuklir. Bila dipadukan dengan biaya investasi yang tinggi,  maka dapat dipastikan bisnis PLTN akan sangat berat bagi perusahaan swasta untuk menanggungnya tanpa perlindungan-perlindungan oleh negara. Hal ini tentunya akan berdampak politis yang berat bagi pemerintah. Masyarakat akan mempertanyakan perlindungan-perlindungan ini dan, dilain pihak, pengembang swasta tidak akan sanggup tanpa itu.

Umumnya program pengembangan PLTN yang berhasil, dimotori oleh perusahaan yang dimiliki negara dengan dukungan kuat pemerintahnya. Perusahaan ini dapat berbentuk perusahaan listrik seperti PLN maupun sebuah perusahaan khusus untuk PLTN. Bagaimanapun, perlindungan-perlindungan oleh negara pada sebuah perusahaan milik negara, yang terkontrol baik, akan lebih mudah diterima secara politis.

Partisipasi masyarakat maupun swasta dapat berwujud dalam partisipasi pendanaan, misalnya dalam bond [obligasi] yang diterbitkan untuk pembangunan PLTN. Sektor swasta dimungkinkan turut serta dalam program nuklir nasional, misalnya sebagai manufaktur komponen atau pelaksana konstruksi.

7.  Penutup

Apabila PLTN tidak dikembangkan maka hingga tahun 2025 pada sistem Jawa-Bali diperlukan tambahan PLTU Batubara sebesar 39 GW atau 65 unit pembangkit kelas 600 MW dan pada tahun 2025, akan dibakar sebanyak 125 juta ton batubara.

Dengan semakin terkurasnya sumberdaya energi fossil minyak dan gas di dunia, besar kemungkinan harga minyak akan terus meningkat dan harga gas dan batubara akan ikut naik dan sulit diprediksi untuk jangka panjang. Penyediaan tenaga listrik yang didominasi oleh energi primer batubara dan gas akan sangat rentan terhadap fluktuasi [kenaikan] harga minyak.

Pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya energi primer adalah tidak tepat. Cadangan minyak bumi, gas alam dan batubara kita tidaklah banyak dan apabila tidak ditemukan cadangan terbukti baru mungkin saja habis dalam 10 hingga 40 tahun lagi.

Dilain pihak, perkembangan pemanfaatan PLTN di beberapa negara akhir-akhir ini telah memperlihatkan, bahwa stigma PLTN berresiko tinggi dan berbiaya investasi tinggi adalah tidak benar.

Memperhatikan beberapa kenyataan tersebut diatas, opsi pemanfaatan PLTN di sistem Jawa-Bali sulit dielakkan. Jika PLTN menjadi pilihan pengembangannya perlu dilakukan dengan persiapan yang matang dan dilakukan setelah memaksimumkan pemanfaatan energi altternatif [gas alam dan panasbumi].

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: