You are reading..
Nuclear Pros-Cons

Surat terbuka kepada Presiden RI dari MANUSIA

Dibawah ini adalah surat terbuka dari Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANUSIA) kepada presiden RI untuk menolak rencana pembangunan PLTN dan sosialisasinya. Sumbernya dari milis Forum Pembaca Kompas. Bagaimana menurut anda?


Jakarta, 24 Juli 2007

Yth. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: +62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 3457782
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
<!–
document.write( ‘</’ );
document.write( ‘span>’ );
//–>

Hal: Rencana Penggunaan PLTN dan Program Sosialisasi PLTN

Dengan hormat,

Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dian Abraham dan saya bekerja sebagai guru di sebuah lembaga bahasa di Jakarta. Selain itu, sebagai warga negara yang peduli terhadap masalah penggunaan energi nuklir, saya aktif di dalam organisasi non-profit berbasis kesukarelaan, MANUSIA (Masyarakat AntiNUklir indoneSIA). Saya menulis surat ini kepada Bapak Presiden karena jabatan sebagai Presiden adalah penanggung jawab dalam hal kebijakan nuklir, yakni sebagai atasan langsung dari badan pelaksana (BATAN : Badan Tenaga Nuklir Nasional) dan badan pengawas (BAPETEN : Badan Pengawas Tenaga Nuklir), maupun lembaga-lembaga pemerintah di dalam Kabinet yang saat ini mempromosikan penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Sebagai wakil dari MANUSIA, saya mendapat surat undangan (terlampir) dari pemerintah RI, khususnya Kementerian Riset dan Teknologi, untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Jepang pada tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2007 dalam program pemerintah untuk Sosialisasi PLTNâ. Di dalam undangan tersebut dinyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mempelajari pembangunan PLTN, khususnya yang berkaitan dengan aspek penerimaan masyarakat.

Secara pribadi maupun atas nama organisasi, saya merasa tersanjung dan mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut. Sayangnya, saya tidak dapat memenuhinya terutama karena hal itu bertentangan dengan pendirian pribadi maupun organisasi kami.

Seperti dapat diperkirakan, kami menolak adanya rencana PLTN di Indonesia dan menuntut pemerintah untuk menghentikan seluruh langkah-langkah yang dimaksudkan untuk merealisasikan rencana PLTN tersebut. Padahal, program Sosialisasi PLTN di mana saya diharapkan berpartisipasi di dalamnya tersebut adalah bagian dari upaya untuk merealisasikan rencana PLTN tersebut. Diakui oleh pemerintah, salah satu hambatan terbesar rencana PLTN adalah dalam hal penerimaan masyarakat (public acceptance) sehingga solusi yang digagas pemerintah adalah pendidikan kepada masyarakat agar mereka menjadi sadar bahwa PLTN lebih banyak manfaatnya ketimbang kerugiannya. Bagi kami, program tersebut tak banyak berbeda dengan indoktrinasi kepada masyarakat yang bersifat searah yang mengingatkan saya pada Penataran P4 di masa Orde Baru.

Alasan lainnya adalah karena secara informal kami telah mempelajari aspek penerimaan masyarakat terhadap program PLTN di berbagai negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, baik melalui studi kepustakaan maupun pertemuan langsung dengan masyarakat berbagai negara. Bahkan saya pribadi sempat melakukannya selama 1 (satu) bulan lebih lama dari program Ristek tersebut – di Korea Selatan pada tahun 1997 lalu. Selain bersinggungan langsung dengan masyarakat Korea Selatan, baik yang pro maupun kontra, saya juga mengunjungi dua lokasi PLTN, yakni di Kori dan Ulchin. Di PLTN Kori saya mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam reaktor tersebut dan berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab di sana.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh, reaktor-reaktor pertama di Korea Selatan (reaktor Kori-1 mulai dibangun tahun 1972 dan beroperasi pada tahun 1978) tidak mendapat oposisi dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti karena selain program PLTN tidak transparan dan informasi mengenai kemungkinan dampak negatif PLTN relatif belum banyak tersedia, masa itu adalah saat berkuasanya pemerintahan dictator militer Park Jung-hee dan Chun Doo-hwan yang represif.

Namun saat ini, pendapat masyarakat terhadap PLTN sudah jauh berbeda, terutama dalam menyikapi masalah yang baru disadari kemudian: limbah nuklir. Pada tahun 1997, masyarakat Korea Selatan bersatu-padu menentang ekspor limbah nuklir Taiwan ke negara tetangganya, Korea Utara, yang saat itu sedang dilanda kelaparan hebat. Adapun alasan Taiwan nekat melakukan kebijakan pangan ditukar dengan limbah nuklir itu karena masyarakat di negerinya sendiri menolak wilayahnya dipakai sebagai tempat limbah nuklir tersebut. Taiwan akhirnya membatalkan rencana tersebut. Sedangkan di negerinya sendiri, masyarakat Korea Selatan aktif menentang pulau Anmyun, pulau Kurop, dan terakhir pada tahun 2003[1] di pulau Wido di wilayah Korea bagian barat yang ingin dijadikan tempat pembuangan limbah nuklir.

Menurut hemat kami, Indonesia tidak perlu harus terjebak dalam perangkap nuklir yang saat ini dialami oleh negara-negara yang menggunakan PLTN. Pengalaman Korea Selatan – dan Jepang yang rakyatnya bahkan telah aktif menentang PLTN sejak dimulainya program tersebut di tahun 1960an maupun negara-negara industri maju, membuktikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini sangat berbahaya bagi masyarakatnya.

Sayangnya, pemerintah justru merasa sebagai pihak yang paling mengetahui segalanya. Hal itu terlihat jelas dalam program Sosialisasi PLTN yang dilaksanakan saat ini. Padahal, alasan untuk menentang PLTN tersebut sama sekali tidak mengada-ada.

Berdasarkan pengalaman dan sejarah PLTN sejak 50 tahun lalu di seluruh dunia, teknologi nuklir terbukti telah gagal memenuhi janjinya sendiri yakni energi yang bersih, murah, aman, dan berlimpah-ruah.

Pertama, pernyataan bahwa PLTN adalah bersih dari aspek lingkungan hidup terbukti salah. Anggapan tersebut juga menyesatkan karena kriteria bersih atau tidak mencemari lingkungan hanyalah dalam pengertian tidak mengeluarkan asap atau gas rumah kaca seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Padahal, PLTN adalah pembangkit listrik yang menghasilkan zat pencemar yang sangat berbahaya yakni bahan radioaktif yang radiasinya dapat merusak sel-sel makhluk hidup dan bahkan mematikan. Sedemikian berbahayanya bahan radioaktif  dan benda-benda yang dicemarinya – sehingga zat pencemar ini umumnya dibedakan dengan kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika dilihat lebih cermat berdasarkan siklus bahan bakarnya, energi nuklir menghasilkan zat pencemar tersebut mulai dari penambangan uranium hingga pembuangan limbah radioaktifnya. Hanya karena sifatnya yang tidak kasatmata dan bahkan tidak dapat dirasakan oleh indra manusia maka para pendukung nuklir dapat membuat pernyataan menyesatkan bahwa energi nuklir ramah lingkungan.

Kedua, pernyataan pendukung PLTN di tahun 1950an bahwa biaya PLTN too cheap to meter tidak pernah terbukti hingga saat ini. Jangankan untuk menyatakan sangat murah, para pembela PLTN bahkan harus terus berjuang keras dan gagal untuk menjelaskan bahwa ia lebih murah dari pembangkit listrik yang lain. Bahkan semakin terungkap adanya berbagai subsidi yang diberikan kepada PLTN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Patut digarisbawahi bahwa perkiraan biaya konstruksi PLTN yang disebutkan pemerintah sebesar 1.500 miliar dolar AS untuk reaktor berkapasitas 1.000 Mega Watt (MW) bersifat sangat optimistik. Tidak saja karena berdasarkan pengalaman perkiraan biaya reaktor nuklir biasanya meleset sedikitnya hingga lebih dari 2 kali lipatnya, tetapi juga data aktual biaya PLTN sangat jauh melampaui angka 1.500 dolar AS per kilo Watt (kW) tersebut. Pembangunan di Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1966-1967 misalnya, saat itu diproyeksikan memakan biaya sebesar 560 dolar AS/kW, namun kenyataannya adalah 1.170 dolar AS/kW, meningkat 209%. Yang paling parah adalah untuk reaktor yang mulai dibangun pada tahun 1974-1975, yakni dari perkiraan 1.156 dolar AS/kW, menjadi 4.410 dolar AS/kW, meleset hingga 381%.[2]

Sedikit gambaran riil, reaktor Watts Bar Unit 1 bertipe PWR dan berkapasitas 1.200 MW yang baru beroperasi pada tahun 1996 di AS menghabiskan biaya 6,8 miliar dolar AS. Itu berarti tak kurang dari 5.600 dolar AS/kW. Sedangkan data terakhir mengenai biaya perbaikan reaktor Browns Ferry-1 yang ditutup karena terbakar di tahun 1975 dan ingin dibuka lagi oleh Presiden Bush tahun ini adalah sebesar 1,8 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari angka pembangunan reaktor baru yang disebutkan pemerintah Indonesia.[3]

Ketiga, seperti halnya yang terjadi pada reaktor Browns Ferry-1 di atas yang kemudian berimplikasi pada biaya PLTN, semakin terbukti bahwa PLTN tidak aman. Di negara-negara maju yang berdisiplin tinggi dan berbudaya kompetisi yang ketat pun PLTN terbukti tidak aman. Ribuan kasus yang ditutup-tutupi atau tidak menarik perhatian pers sehingga tidak diketahui publik – yang dapat berdampak buruk bagi publik sejak bencana Chornobyl di tahun 1986 terjadi pada ratusan PLTN di seluruh dunia.[4] David Lochbaum, ahli nuklir yang pernah bekerja 17 tahun sebagai praktisi maupun konsultan PLTN di AS dan sekarang bergabung dengan organisasi Union of Concerned Scientists di AS, menyatakan bahwa tidak satu pun PLTN di AS yang beroperasi saat ini yang secara inheren aman.[5]

Adalah menarik mencermati klaim para pendukung PLTN di Indonesia bahwa pemerintah sangat mengutamakan faktor keselamatan di dalam rencana PLTN ini. Seperti diketahui, Chornobyl adalah contoh klasik dari kecelakaan nuklir yang skala bencananya dapat dibandingkan jika tidak lebih besar dengan kasus tsunami Aceh. Anehnya, penanganannya yang menunjukkan tingkat budaya keselamatan pemerintah – ternyata sangat jauh berbeda. Ironi tersebut misalnya terjadi di wilayah Jepara – salah satu calon tapak PLTN di pantai utara Jawa. Walaupun wilayah tersebut secara umum dianggap relatif aman dari bahaya tsunami, masyarakat terus diingatkan akan adanya bahaya tsunami dengan mendapat pelatihan menghadapi bencana tersebut. Sebaliknya, dalam kaitannya dengan PLTN, masyarakat justru selalu diingatkan bahwa radiasi itu aman dan bahwa dampak kecelakaan seperti Chornobyl tidak sebesar kecelakaan pesawat terbang misalnya.

Faktanya, Chornobyl adalah bencana teknologi terbesar sepanjang peradaban manusia yang membedakan secara tajam kehidupan masyarakatnya menjadi dua fase: pra-Chornobyl dan paska-Chornobyl. Tak hanya itu, polarisasi itu seolah mengkristal menjadi dua kutub, yakni mereka yang berpihak pada teknologi dan mereka yang berpihak pada manusia dan kemanusiaan. Demi tetap hidupnya teknologi PLTN, para pembelanya akan selalu mengecilkan dampak Chornobyl sekaligus mengkambinghitamkan PLTN tipe tersebut (RBMK) maupun sistem pemerintahan Uni Soviet. Padahal, jika memang para pendukung nuklir beserta industri nuklir dan IAEA sepakat bahwa PLTN tipe RBMK tersebut tidak aman dan bahwa mereka sangat mengutamakan keselamatan, mengapa 16 buah reaktor jenis itu masih terus dipakai hingga saat ini? Bahkan meskipun lembaga internasional pendukung PLTN, IAEA, telah menyatakan bahwa kematian akibat Chornobyl mencapai 4.000 orang yang sebenarnya ditolak oleh berbagai ahli kesehatan independen dan NGO karena dianggap mengerdilkan angkanya yang dapat mencapai angka 90.000 orang[6] – masih banyak pihak yang menganggap bahwa angka kematian tersebut sebenarnya hanyalah 30an (tiga puluhan) orang, yakni mereka yang mati seketika atau beberapa hari setelah kecelakaan.

Rupanya, bagi pembela nuklir, korban Chornobyl hanyalah angka statistik kematian (seketika atau segera setelah kejadian), sehingga penderitaan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang mengalami berbagai masalah kesehatan – dan akhirnya meninggal karenanya hingga masalah sosial lainnya sama sekali tidak diperhitungkan.

Singkatnya – seperti kata iklan misterius tentang PLTN di televisi – radiasi boleh dibilang tidak ada dan PLTN adalah aman. Jika demikian logikanya, maka ada banyak hal yang harus direvisi, antara lain pemerintah harus mencabut pernyataan bahaya merokok di setiap bungkus rokok karena merokok tidak pernah menyebabkan kematian (seketika atau segera setelahnya). Demikian pula halnya dengan kebijakan penggunaan bahan pengawet kimia pada makanan karena tidak menyebabkan kematian secara langsung alias aman. Atau, mungkin itu pula penyebab mengapa pemerintah tidak kunjung memperhatikan secara serius masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo, yaitu karena lumpur Lapindo tidak dianggap sebagai suatu bahaya apalagi bencana melainkan hanya menggenangi perumahan warga dan tidak menyebabkan kematian pada para penghuninya!

Keempat, secara menyesatkan sering dijelaskan kepada masyarakat bahwa teknologi nuklir menggunakan proses yang serupa dengan apa yang terjadi di matahari sehingga menjadi bahan bakar abadi bagi bintang tersebut. Sayangnya, tidak disebutkan bahwa bahan bakar PLTN bukanlah sinar matahari atau bahan-bahan yang langsung berasal dari matahari, melainkan bahan yang ditambang dari bumi, yakni uranium. Oleh karena itu, seperti halnya bahan bakar fosil, bahan bakar PLTN tersebut tidak berlimpah ruah, melainkan dapat habis. Dengan skala penggunaan PLTN di seluruh dunia seperti saat ini, uranium diperkirakan akan habis ditambang dalam jangka waktu 50 tahun.[7] Sedangkan upaya pengembangan reaktor nuklir pembiak cepat (Fast Breeder Reactor) yang dimaksudkan untuk menggunakan bahan bakar hasil pemrosesan ulang bahan bakar bekas dari PLTN tipe lain masih sangat jauh untuk diterapkan dalam tahap komersial. Bahkan prototipe reaktor tersebut telah ditutup di berbagai negara maju, yakni Perancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan AS. Satu reaktor di Perancis (Phenix) telah diturunkan statusnya menjadi reaktor riset dan hanya Rusia dan India yang masih berminat membangunnya.

Adapun reaktor Generasi IV yang selalu disebut-sebut oleh pendukung PLTN di Indonesia lengkap dengan berbagai kelebihannya sebenarnya belum ada wujudnya sama sekali. Ia masih berupa gagasan di atas kertas sehingga tidak mungkin dapat diverifikasi kebenaran klaimnya tersebut. Perkiraan yang optimis menyebutkan bahwa pada tahun 2030 kemampuan teknis dari reaktor generasi ini dapat tercapai.[8] Namun tentu saja masih dibutuhkan beberapa lama lagi agar reaktor tersebut dapat terbukti kehandalannya.

Sementara itu, beberapa alasan lain yang dikemukakan pemerintah untuk  membenarkan penggunaan PLTN di Indonesia juga sangat patut dipertanyakan dan atau tidak tepat. Masalah krisis energi misalnya. Patut diingat bahwa di tahun 1990an pemerintah selalu menyatakan bahwa berdasarkan studi Markal yang tidak transparan disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis energi (listrik) sebesar 7.000 MW sehingga dibutuhkan PLTN sebanyak 12 reaktor berkapasitas 600 MW. Ketika pemerintah mengumumkan pembatalan PLTN pada bulan Maret 1997 jauh sebelum krisis moneter dijelaskan bahwa alasannya adalah karena ditemukannya sumber energi baru berupa cadangan gas di Natuna dan Irian Jaya. Dengan demikian PLTN tidak diperlukan lagi. Pejabat pemerintah tersebut dengan yakin menyatakan dengan data yang baru yang akan dibuat BPPT – mungkin akan diperoleh proyeksi (rencana PLTN) pada tahun 2030. Namun, kalau ada sumber energi lainnya mungkin mundur lagi menjadi tahun 3000(!).[9]

Anehnya, 5 (lima) tahun kemudian, pemerintah kembali menyatakan hal yang sama: adanya krisis energi (listrik) saat ini, sekaligus menyebutkan PLTN sebagai solusinya.[10] Padahal faktanya, lebih dari 50% sumber energi kita (termasuk gas di Natuna tersebut) justru dijual ke luar negeri, termasuk ke Jepang dan Korea Selatan. Sebagai gantinya, kita justru ingin mengimpor teknologi nuklir yang tidak berbasis pada potensi dan kemampuan negeri kita. Di sisi lain, pemerintah sendiri memberikan data adanya puluhan ribu MW potensi energi terbarukan sehingga sebenarnya suplai dari PLTN yang hanya 4.000 MW tersebut tidak perlu.[11]

Oleh karena itu krisis energi tak lain dari sebuah mitos yang diciptakan untuk kepentingan tertentu di antaranya untuk melegitimasi PLTN – atau disebabkan oleh pengelolaan energi yang salah.

Salah satu alasan lain yang mengemuka untuk menjustifikasi penggunaan PLTN adalah untuk mengatasi pemanasan global. Selain opsi ini tidak efektif, ternyata kebenarannya juga tidak terbukti. Harus diingat bahwa secara global, emisi gas rumah kaca (GRK yang dianggap sebagai faktor utama penyebab pemanasan global) yang berasal dari sektor listrik jumlahnya kecil, yakni hanya 9%. Padahal, energi nuklir hanya bisa berkontribusi dalam sektor pembangkitan listrik.[12] Oleh karena itu, peran 4.000 MW PLTN dari Indonesia (yakni 0,01% dari total pembangkitan listrik secara global)[13] tidak signifikan dalam mengurangi pemanasan global.

Jika pun energi nuklir ingin memaksakan peran untuk mengatasi pemanasan global, dibutuhkan hingga sekitar 1.500 reaktor baru di seluruh dunia.[14] Komisi Energi Nasional AS memperkirakan untuk itu dibutuhkan 300-400 reaktor baru di AS untuk 30-50 tahun ke depan.[15]

Hal itu jumlah yang luar biasa mengingat PLTN yang saat ini beroperasi di seluruh dunia hanya 442 dan di AS adalah 103 buah. Di AS sendiri, itu berarti setidaknya rata-rata 6 buah reaktor harus mulai beroperasi setiap tahun hingga 50 tahun ke depan. Bila mengingat bahwa order PLTN terakhir di AS adalah 29 tahun lalu, maka sangat diragukan bahwa target tersebut dapat dicapai. Belum lagi jika mengingat pelbagai masalah yang mengiringinya, seperti limbah nuklir, keselamatan, resiko proliferasi, dan tentu saja dana.

Selain itu, adalah tidak tepat bila dikatakan PLTN bebas dari emisi GRK. Jika dilihat siklus bahan bakarnya, mulai dari penambangan, pengolahan, pengayaan uranium, hingga dipakai di dalam reaktor dan penyimpanan limbahnya, PLTN juga berkontribusi dalam emisi GRK. Perhitungan Oko Institute di Jerman, emisi GRK dari nuklir adalah 35 CO2 eq./kWh, masih sedikit lebih besar dari energi angin yang 20 CO2-eq./kWh.[16] Di samping itu, untuk memulai pengoperasiannya, PLTN bahkan sangat tergantung pada listrik dari jaringan karena PLTN tidak black start alias tidak dapat memulai sendiri aktifitasnya.[17]

Selain berbagai kelemahan di atas, penggunaan energi nuklir juga memiliki banyak masalah mendasar lainnya, terutama berkaitan dengan hak hidup dan hak atas lingkungan yang aman dan sehat. Di Indonesia, rencana PLTN sangat kontradiktif dengan proses reformasi dan demokratisasi, di antaranya pelanggaran prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), dan mengaburkan visi pembangunan Indonesia yang bersifat desentralisasi dan menitikberatkan pada otonomi daerah.

Seperti ditunjukkan oleh pengalaman di Korea Selatan pada tahun 1970an dan awal dekade 1980an, penggunaan energi nuklir hanya bisa dilakukan dengan lancar bila tidak ada demokrasi. Begitu pula, pada masa Orde Baru yang represif, rencana PLTN bersifat tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan beberapa kali diskusi mengenai PLTN dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Meskipun tidak ada pelarangan diskusi, namun berbagai ciri yang ada pada masa Orde Baru kembali terulang saat ini.

Secara prinsip, Pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan PLTN melalui Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Polemik panjang pada dekade 1990an tidak dijadikan pelajaran berharga. Begitu pula, berbagai jajak pendapat, termasuk yang disponsori oleh IAEA pada tahun 2005,[18] mengisyaratkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki pembangunan PLTN. Apalagi bila melihat berbagai aksi demonstrasi masyarakat lokal di Muria dan sekitarnya serta Madura untuk merespon rencana PLTN itu karena mereka tidak memiliki cara lain yang dapat menjamin agar suaranya dapat didengar pemerintah.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa teknologi nuklir bukan hanya tidak kompatibel dengan demokrasi melainkan juga saling bertolak belakang. Selain itu, visi untuk melakukan desentralisasi pembangunan juga patut diragukan mengingat PLTN adalah pembangkit listrik yang berkapasitas sangat besar sehingga cenderung bersifat sentralistis. Padahal, penggunaan energi terbarukan yang berkapasitas kecil seperti mikrohidro, angin, dan matahari, justru dapat menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan otonomi daerah agar dapat menjangkau seluruh kepulauan Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Dan tidak diragukan lagi, penggunaan energi terbarukan justru dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mendorong pembangunan secara merata.

Oleh karena itu sangat mengherankan bila pemerintah sangat gencar mengupayakan penggunaan teknologi nuklir dengan berbagai subsidi maupun perlindungan politik, sedangkan di pihak lain, perlakuan yang sama tidak diperoleh bagi teknologi yang menggunakan energi terbarukan.

Secara bertahap energi fosil yang merusak lingkungan memang harus digantikan, namun solusinya sudah jelas bukan energi nuklir yang jelas-jelas bermasalah. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk menyatakan cukup bagi teknologi nuklir yang telah gagal menggunakan peluang yang telah diberikan selama lebih dari 50 tahun. Indonesia harus mengambil putusan tegas untuk kembali kepada energi alternatif yang sebenarnya,[19] dan tersedia secara melimpah di negeri sendiri. Peran Bapak Presiden untuk meletakkan pondasi menuju independensi energi tersebut akan selalu dikenang masyarakat Indonesia jauh hari setelah Bapak selesai menjabat, hingga puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan.

Akhirnya, kami menunggu tindakan nyata dari Bapak Presiden untuk menghentikan rencana penggunaan PLTN berikut seluruh langkah pemerintah untuk merealisasikannya, dengan mencabut kembali Peraturan Presiden no. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan opsi nuklir sebagai pembangkit listrik. Sebagai tindak lanjutnya, seluruh dana untuk rencana penggunaan PLTN maupun dana riset dan pengembangan energi nuklir sebaiknya dialihkan untuk riset dan pengembangan energi terbarukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden.

Hormat kami,(ttd)

Dian Abraham

{salah satu pihak yang diundang untuk berpartisipasi dalam program Sosialisasi PLTN ke Jepang dan Korea Selatan, 22 Juli – 2 Agustus 2007)

Discussion

One thought on “Surat terbuka kepada Presiden RI dari MANUSIA

  1. masukan yang sangat menarik …🙂

    Posted by bahtiar | 22 May 2009, 12:15 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: